Perpustakaan Hukum Pemerintah Kota Palu Kembali Aktif, Jadi Rujukan Baru Bagi Publik

Berita Terkait

• Pemerintah Kota Palu Koordinasi dengan BPHN Terkait Penurunan Skor JDIH dalam Penilaian IRH0
• Konsultasi dan klarifikasi terkait nilai awal IRH pada Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI0
• Perkuat Pelayanan Publik, Pemkot Palu Terima Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sulteng 0
• Pelantikan Dewan Pengawas Perumda Air Minum AVO Kota Palu Untuk Periode 2025–20290
• BPBD Palu Pastikan Akurasi Data Relokasi Warga Terdampak Bencana0
• Kunjungan Konsultasi JDIH Kota Palu ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 0
• Pemasangan Papan Peringatan (plang) di Zona Rawan Likuifaksi Tingkat Tinggi0
• Pemkot Palu Mulai Menyusun Perkada Awal untuk Data Penerima Iuran BPJS, Pastikan Akurasi Data0
• Evaluasi Perwali di BPKAD, Senin 4 Agustus 20250
• Evaluasi Perda di Badan Pendapatan, Senin 4 Agustus 20250

Berita Populer

• Seminar Nasional Dalam Rangka HUT KORPRI Yang Ke-50 Dengan Tema \"ASN Bersatu, KORPRI Tangguh Indone
• Kegiatan Rapat Teknis Forum Satu Data 7 Desember 2021
• Kegiatan Rapat Desk Tepra di Kantor Setda Kota Palu, 6 Desrmber 2021
• Integrasi Nasional 2018
• Rapat Fasilitasi Raperwali Kota Palu
• Rapat Fasilitasi Perwali RSU Tentang Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Anutapura bertempat di kantor Bi
• Kunjungan Bersama Wali Kota ke Kantor Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Membah
• Rapat Koordinasi Dari Kemenkumham Terkait Masalah Ranham Di Ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pal
• Rapat Virtual Meeting Rakor Dalam Rangka Inventarisasi Perda dan Perkada Pasca Di Keluarkannya Undan
• Rapat Bersama Wali Kota Dan Kapolres Palu membahas Pembentukan Dan Dukungan Pemda Untuk Unit Reaksi

[Palu, 10 November 2025] — Sebuah inisiatif positif untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan diaktifkannya kembali Perpustakaan Hukum di lingkungan pemerintah kota palu. sebuah langkah maju yang digagas oleh Pejabat Fungsional Bagian Hukum Setda Kota Palu (Arsiparis Ahli Muda), Nur Hikmah, S.H. Beliau menyadari betul pentingnya akses yang mudah dan cepat terhadap referensi serta literatur hukum yang akurat dan terkini. Perpustakaan hukum ini dirancang untuk menjadi pusat informasi yang sangat penting, tidak hanya bagi staf di lingkungan sekretariat daerah, tetapi juga terbuka untuk umum dan sangat memungkinkan menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mendalami isu-isu hukum. Dengan koleksi yang terfokus pada bidang hukum, mulai dari buku peraturan daerah, buku peraturan walikota, buku ilmiah, jurnal hukum, hingga kajian-kajian akademik.
Perpustakaan hukum ini diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan diskusi, penelitian, dan penulisan di bidang hukum.